Pendudukan Jepang di Indonesia

a. Pendudukan Jepang di Indonesia Anda masih ingat ajaran Shinthoisme tentang “Hakko Ichiu”? Hakko Ichiu berarti kesatuan keluarga umat manusia. Ajaran tersebut telah memberi motivasi bangsa dan pemerintah Jepang untuk membangun masyarakat dunia di bawah kendali Jepang. Semangat tersebut diaktualisasikan dalam bentuk melancarkan semangat imperialisme dan ekspansi ke Asia Tenggara, salah satunya Indonesia. Anda tentu masih ingat peristiwa “Perang Pasifik” pada modul 2 yang lalu. Peristiwa tersebut telah menghantarkan Jepang ke Bumi Indonesia. (Baca kembali PD II khususnya perang Pasifik). Pada tanggal 8 Maret 1942 panglima tentara Hindia Belanda (Letjen H. Ter P o e r t e n ) menandatangani piagam penyerahan tanpa syarat di Kalijati kepada angkatan perang Jepang di bawah pimpinan Letjen Hitoshi Imamura. Sejak saat itu dengan resmi Indonesia berada di bawah kekuasaan bala tentara Jepang dan Belanda telah kehilangan haknya atas Indonesia. Untuk menambah wawasan Anda Silakan simak gambar 1. Setelah menyimak gambar tersebut, perhatikan uraian materi berikutnya. Untuk lebih memperkuat ingatan Anda tentang materi perang Pasifik, silahkan Anda pelajari peta wilayah pendudukan Jepang di Asia. Buatlah catatan nama kota, wilayah, negara yang diserbu dan dikuasai dalam buku catatan Anda. Selanjutnya materi ini akan diuraikan sesuai bidang kajian, agar Anda lebih mudah memahaminya. b. Aspek politik Kebijakan pertama yang dilakukan Dai Nippon (pemerintah militer Jepang) adalah melarang semua rapat dan kegiatan politik. Pada tanggal 20 Maret 1942, dikeluarkan peraturan yang membubarkan semua organisasi politik dan semua bentuk perkumpulan. Pada tanggal 8 September 1942 dikeluarkan UU no. 2 Jepang mengendalikan seluruh organisasi nasional. Anda dapat membayangkan, keluarnya UU tersebut, praktis menjadikan organisasi nasional yang pada saat itu sedang giat-giatnya memperjuangkan kemerdekaan Indonesia harus dilumpuhkan. Anda masih ingat perjuangan Parindra dan GAPI? Perjuangan Parindra dan GAPI adalah Indonesia mulia dan sempurna serta berusaha untuk menentukan nasib sendiri bagi bangsa Indonesia. Parindra berusaha untuk mempersatukan persepsi/pandangan organisasi pergerakan nasional dengan cara menggabungkan beberapa organisasi. Sementara GAPI berjuang untuk mencapai kemerdekaan dengan jalan perjuangan melalui tuntutan Indonesia berparlemen. Tentu saja perjuangan Parindra dan GAPI akan membahayakan posisi Jepang yang baru saja menginjakkan kakinya di Indonesia. Dalam rangka menancapkan kekuasaan di Indonesia, pemerintah militer jepang melancarkan strategi politisnya dengan membentuk gerakan Tiga A. Gerakan ini merupakan upaya Jepang untuk merekrut dan mengerahkan tenaga rakyat yang akan dimanfaatkan dalam perang Asia Timur Raya. Berbagai propaganda akan dilakukan agar gerakan tersebut sukses dan Indonesia dapat meyakini bahwa Jepang adalah bangsa Asia yang memiliki kelebihan dan dapat diharapkan membebaskan Indonesia dari penjajahan Barat. Gerakan Tiga A dalam realisasinya, tidak mampu bertahan lama, karena rakyat Indonesia tidak sanggup menghadapi kekejaman militer Jepang dan berbagai bentuk eksploitasi yang dilakukan bahkan jika boleh mengistilahkan, “masih lebih baik dijajah oleh Belanda daripada dijajah Jepang”. Hal tersebut membuktikan kekejaman militer Jepang sulit tertandingi. Ketidaksuksesan gerakan Tiga A,membuat Jepang mencari bentuk lain untuk dapat menarik simpati rakyat. Upaya yang dilakukan adalah menawarkan kerjasama dengan para pemimpin indonesia untuk membentuk “Putera”. melalui Putera diharapkan para pemimpin nasional dapat membujuk kaum Nasionalis sekuler dan intelektual untuk mengabdikan pikiran dan tenaganya demi kepentingan perang melawan Sekutu. Melihat peluang untuk melakukan perjuangan secara non kooperasi sulit dilakukan, akhirnya para pemimpin mencoba memanfaatkan peluang kerjasama tersebut, dengan harapan Putera dapat menjadi wadah untuk menggalang prsatuan dan menjadi kekuatan tersembunyi. Paling tidak Putera akan menjadi wadah untuk melakukan konsolidasi kekuatan minimal para pemimpin dapat berdialog dengan rakyat melalui sarana/fasilitas yang dimiliki pemerintah Jepang. Keberhasilan organisasi Putera, tidak terlepas dari kemampuan para pemimpin serta tingginya kepercayaan rakyat Indonesia pada para tokoh nasional untuk memperjuangkan Indonesia merdeka. Indikasinya dapat Anda lihat dari kemajuan organisasi Putera sampai ke berbagai daerah dan kemandirian Putera dalam menjalankan kegiatan operasional tanpa suntikan dana dari pemerintah Jepang. meskipun Putera tidak mampu menghasilkan karya konkrit bagi perjuangan pergerakan nasional namun, dengan adanya Putera mentalitas bangsa Indonesia secara tidak langsung sudah dipersiapkan untuk dapat memperjuangkan proklamasi kemerdekaan. Hal serupa dapat Anda lihat pada pembentukan organisasi militer PETA. Langkah pendudukan selanjutnya Jepang membentuk Dinas Polisi Rahasia yang disebut Kempetai bertugas mengawasi dan menghukum pelanggaran terhadap pemerintah Jepang. Pembentukan Kempetai ini menyebabkan tokoh-tokoh pergerakan Nasional Indonesia memilih sikap kooperatif untuk menghindari halhal yang tidak diinginkan, karena kekejaman Kempetai yang sangat terkenal. Diskriminasi politik tentara pendudukan juga diterapkan, untuk membedakan wilayah Jawa dengan luar Jawa. Untuk pulau Jawa Jepang bersikap lemah karena pertimbangan jauh dari Sekutu, sementara untuk luar Jawa sebaliknya mendapat kontrol/pengawasan yang sangat ketat. Selain itu, Jepangpun melakukan propaganda untuk menarik simpati bangsa Indonesia dengan cara: a. Menganggap Jepang sebagai saudara tua bangsa Asia (ingat Hakko Ichiu?) b. Melancarkan semboyan 3A (Jepang pemimpin, Jepang cahaya dan Jepang pelindung Asia) c. Melancarkan simpati lewat pendidikan berbentuk beasiswa pelajar. d. Menarik simpati umat Islam untuk pergi Haji e. Menarik simpati organisasi Islam MIAI. (ingat modul 3, mengapa MIA tidak dibubarkan?) f.  Melancarkan politik dumping g. Mengajak untuk bergabung tokoh-tokoh perjuangan Nasional seperti: Ir. Soekarno, Drs. M. Hatta serta     Sutan Syahrir, dengan cara membebaskan tokoh tersebut dari penahanan Belanda. Selain propaganda, Jepang juga melakukan berbagai tindakan nyata berupa pembentukan badan-badan kerjasama seperti berikut: a. Putera (Pusat Tenaga Rakyat) dengan tujuan membujuk kaum Nasionalis sekuler dan intelektual agar menyerahkan tenaga dan pikirannya untuk mengabdi kepada Jepang. b. Jawa Hokokai (Himpunan kebaktian Jawa) merupakan organisasi sentral dan terdiri dari berbagai macam profesi (dokter, pendidik, kebaktian wanita pusat dan perusahaan). Penerapan sistem Autarki (daerah yang harus memenuhi kebutuhan sendiri dan kebutuhan perang). Sistem ini diterapkan di setiap wilayah ekonomi. Contoh Jawa menjadi 17 daerah, Sumatera 3 daerah, dan Meinsefu (daerah yang diperintah Angkatan Laut) 3 daerah. Setelah penyerahan kekuasaan dari Belanda kepada Jepang di Kalijati maka seluruh daerah Hindia Belanda menjadi 3 daerah pemerintahan militer: 1. Daerah bagian tengan meliputi Jawa dan madura dikuasai oleh tentara keenambelas denagn kantor pusat di Batavia. 2. Daerah bagian Barat meliputi Sumatera dengan kantor pusat di Bukit tinggi dikuasai oleh tentara keduapuluhlima. 3. daerah bagian Timur meliputi Kalimantan, Sulawesi, Nusantara, Maluku dan Irian Jaya dibawah kekuasaan armada selatan kedua dengan pusatnya di Makassar. Selain kebijakan politik di atas, pemerintah Militer Jepang juga melakukan perubahan dalam birokrasi pemerintahan, diantaranya adalah pembentukan organisasi pemerintahan di tingkat pusat dengan membentuk Departemen dan pembentukan Cou Sang In/dewan penasehat. Untuk mempermudah pengawasan dibentuk tiga pemerintahan militer yakni: 1. Pembentukan Angkatan Darat/Gunseibu, membawahi Jawa dan Madura dengan Batavia sebagai pusat dan dikenal dengan tentara ke enam belas dipimpin oleh Hitoshi Imamura. 2. Pembentukan Angkatan Darat/Rikuyun, yang membawahi Sumatera dengan pusat Bukit Tinggi (Sumatera Barat) yang dikenal dengan tentara ke dua puluh lima dipimpin oleh Jendral Tanabe. 3. Pembentukan Angkatan Laut/Kaigun, yang membawahi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian dengan pusatnya Ujung Pandang (Makasar) yang dikenal dengan Armada Selatan ke dua dengan nama Minseifu dipimpin Laksamana Maeda. Untuk kedudukan pemerintahan militer sementara khusus Asia Tenggara berpusat di Dalat/Vietnam. Dengan sistem sentralisasi kekuasaan, Jepang mencoba untuk menanamkan kekuasaan di Indonesia. Pulau Jawa menjadi pusat pemerintahan yang terpenting, bahkan jabatan Gubernur Jenderal masa Hindia Belanda dihapus dan diambil alih oleh panglima tentara Jepang di Jawa. Sementara status pegawai dan pemerintahan sipil masa Hindia Belanda tetap diakui kedudukannya asal memiliki kesetiaan terhadap Jepang. Status badan pemerintahan dan UU di masa Belanda tetap diakui sah untuk sementara, asal tidak bertentangan dengan aturan kesetiaan tentara Jepang. Untuk lebih jelasnya, Anda dapat melihat struktur Birokrasi pemerintahan Militer dan Sipil pada masa pendudukan Jepang dengan melihat bagan di bawah ini. a. Pemerintahan Militer Jepang b. Struktur pemerintahan sipil pada masa pendudukan Jepang Dari penjelasan di atas, tentang kebijakan pemerintah militer Jepang di bidang politik dan birokrasi dampak yang dirasakan bangsa Indonesia antara lain terjadinya perubahan struktur pemerintahan dari sipil ke militer, terjadi mobilitas sosial vertikal (pergerakan sosial ke atas dalam birokrasi) dalam masyarakat Indonesia. Sisi positif yang dapat Anda ketahui, bangsa Indonesia mendapat pelajaran berharga sebagai jawaban cara mengatur pemerintahan, karena adanya kesempatan yang diberikan pemerintah Jepang untuk menduduki jabatan penting seperti Gubernur, dan wakil Gubernur, Residen, Kepala Polisi. Coba cek pemahaman Anda dengan pertanyaan berikut: 1. Apa alasan Jepang mengangkat orang Indonesia dalam jabatan penting? 2. Pelajaran apa yang dapat Anda tarik dari sistem pemerintahan yang disusun Jepang untuk Indonesia? c. Aspek Ekonomi dan Sosial Pada kedua aspek ini, Anda akan menemukan bagaimana praktek eksploitasi ekonomi dan sosial yang dilakukan Jepang terhadap bangsa Indonesia dan Anda bisa membandingkan dampak ekonomi dan sosial dengan dampak politis dan birokrasi. Hal-hal yang diberlakukan dalam sistem pengaturan ekonomi pemerintah Jepang adalah sebagai berikut: 1)        Kegiatan ekonomi diarahkan untuk kepentingan perang maka seluruh potensi sumber daya alam dan bahan mentah digunakan untuk industri yang mendukung mesin perang. Jepang menyita seluruh hasil perkebunan, pabrik, Bank dan perusahaan penting. Banyak lahan pertanian yang terbengkelai akibat titik berat kebijakan difokuskan pada ekonomi dan industri perang. Kondisi tersebut menyebabkan produksi pangan menurun dan kelaparan serta kemiskinan meningkat drastis. 2)        Jepang menerapkan sistem pengawasan ekonomi secara ketat dengan sanksi pelanggaran yang sangat berat. Pengawasan tersebut diterapkan pada penggunaan dan peredaran sisa-sisa persediaan barang. Pengendalian harga untuk mencegah meningkatnya harga barang. Pengawasan perkebunan teh, kopi, karet, tebu dan sekaligus memonopoli penjualannya. Pembatasan teh, kopi dan tembakau, karena tidak langsung berkaitan dengan kebutuhan perang. Monopoli tebu dan gula, pemaksaan menanam pohon jarak dan kapas pada lahan pertanian dan perkebunan merusak tanah. 3)        Menerapkan sistem ekonomi perang dan sistem autarki (memenuhi kebutuhan daerah sendiri dan menunjang kegiatan perang). Konsekuensinya tugas rakyat beserta semua kekayaan dikorbankan untuk kepentingan perang. Hal ini jelas amat menyengsarakan rakyat baik fisik maupun material. 4)        Pada tahun 1944, kondisi politis dan militer Jepang mulai terdesak, sehingga tuntutan akan kebutuhan bahan-bahan perang makin meningkat. Untuk mengatasinya pemerintah Jepang mengadakan kampanye penyerahan bahan pangan dan barang secara besar-besaran melalui Jawa Hokokai dan Nagyo Kumiai (koperasi pertanian), serta instansi resmi pemerintah. Dampak dari kondisi tersebut, rakyat dibebankan menyerahkan bahan makanan 30% untuk pemerintah, 30% untuk lumbung desa dan 40% menjadi hak pemiliknya. Sistem ini menyebabkan kehidupan rakyat semakin sulit, gairah kerja menurun, kekurangan pangan, gizi rendah, penyakit mewabah melanda hampir di setiap desa di pulau Jawa salah satunya: Wonosobo (Jateng) angka kematian 53,7% dan untuk Purworejo (Jateng) angka kematian mencapai 224,7%. Bisa Anda bayangkan bagaimana beratnya penderitaan yang dirasakan bangsa Indonesia pada masa Jepang (bahkan rakyat dipaksa makan makanan hewan seperti keladi gatal, bekicot, umbi-umbian). 5)        Sulitnya pemenuhan kebutuhan pangan semakin terasakan bertambah berat pada saat rakyat juga merasakan penggunaan sandang yang amat memprihatinkan. Pakaian rakyat compang camping, ada yang terbuat dari karung goni yang berdampak penyakit gatal-gatal akibat kutu dari karung tersebut. Adapula yang hanya menggunakan lembaran karet sebagai penutup. Demikian bentuk praktek-praktek eksploitasi ekonomi masa pendudukan Jepang, yang telah begitu banyak menghancurkan sumber daya alam, menimbulkan krisis ekonomi yang mengerikan dan berakhir dengan tingginya tingkat kematian seperti yang terjadi juga pada bidang sosial di bawah ini, khususnya pergerakan sosial yang dilakukan pemerintah Jepang dalam bentuk Kinrohosi atau kerja bakti yang lebih mengarah pada kerja paksa untuk kepentingan perang. Luasnya daerah pendudukan Jepang, menyebabkan Jepang memerlukan tenaga kerja yang sebanyak-banyaknya untuk membangun sarana pertahanan berupa kubu-kubu pertahanan, lapangan udara darurat, gudang bawah tanah, jalan raya dan jembatan. Tenaga untuk mengerjakan semua itu, diperoleh dari desa-desa di Jawa yang padat penduduknya melalui suatu sistem kerja paksa yang dikenal dengan Romusha. Romusha ini dikoordinir melalui program Kinrohosi/kerja bakti. Pada awalnya mereka melakukan dengan sukarela, lambat laun karena terdesak perang Pasifik maka pengerahan tenaga diserahkan pada panitia pengerah (Romukyokai) yang ada di setiap desa. Banyak tenaga Romusha yang tidak kembali dalam tugas karena meninggal akibat kondisi kerja yang sangat berat dan tidak diimbangi oleh gizi dan kesehatan yang mencukupi. Kurang lebih 70.000 orang dalam kondisi menyedihkan dan berakhir dengan kematian dari ± 300.000 tenaga Romusha yang dikirim ke Birma, Muangthai, Vietnam, Malaya dan Serawak. (buku Sejarah kelas II Bumi Aksara). Kondisi sosial yang memprihatinkan tersebut telah memicu semangat Nasionalisme para pejuang Peta untuk mencoba melakukan pemberontakan karena tidak tahan menyaksikan penyiksaan terhadap para Romusha. Praktek eksploitasi/pengerahan sosial lainnya yang dapat Anda ketahui adalah bentuk penipuan terhadap para gadis Indonesia untuk dijadikan wanita penghibur ( Jung hu Lanfu) dan disekap dalam kamp tertutup. Para wanita ini awalnya diberi iming-iming pekerjaan sebagai perawat, pelayan toko, atau akan disekolahkan, ternyata dijadikan pemuas nafsu untuk melayani prajurit Jepang di kamp-kamp: Solo, Semarang, Jakarta, Sumatera Barat. Kondisi tersebut mengakibatkan banyak gadis yang sakit (terkena penyakit kotor), stress bahkan adapula yang bunuh diri karena malu. (Sebagai gambaran Anda masih ingat film “Romusha” dengan latar belakang penjajahan Jepang). Adapun kebijakan pemerintah Jepang di bidang sosial yang dapat dirasakan manfaatnya seperti pembentukan Tonarigami (RT), satu RT ± 10 – 12 kepala keluarga. Pembentukan RT ini bertujuan untuk memudahkan pengawasan dan memudahkan dalam mengorganisir kewajiban rakyat serta memudahkan pengawasan dari pemerintah desa. Perubahan sosial dalam masyarakat Indonesia terjadi pada masa pemerintahan Jepang berupa diterapkannya sistem birokrasi Jepang dalam pemerintahan di Indonesia sehingga terjadi perubahan dalam institusi/lembaga sosial di berbagai daerah (lihat struktur pemerintahan desa/sipil). Kini, Anda telah dapat mengetahui informasi kondisi politik – ekonomi dan sosial bangsa Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Untuk lebih luas pemahaman Anda, silahkan Anda kaji materi di bawah ini yang khusus membahas aspek kebudayaan. d. Aspek kebudayaan Kebijakan yang diterapkan pemerintah Jepang di bidang pendidikan adalah menghilangkan diskriminasi/perbedaan siapa yang boleh mengenyam/merasakan pendidikan. Pada masa Belanda, Anda tentu masih ingat, yang dapat merasakan pendidikan formal untuk rakyat pribumi hanya kalangan menengah ke atas, sementara rakyat kecil (wong cilik) tidak memiliki kesempatan. Sebagai gambaran diskriminasi yang dibuat Belanda, ada 3 golongan dalam masyarakat: 1. Kulit putih (Eropa) 2. Timur Aing (Cina, India dll) 3. Pribumi Pola seperti ini mulai dihilangkan oleh pemerintah Jepang. Rakyat dari lapisan manapun berhak untuk mengenyam pendidikan formal. Jepang juga menerapkan jenjang pendidikan formal seperti di negaranya yaitu: SD 6 tahun, SMP 3 tahun dan SMA 3 tahun. Sistem ini masih diterapkan oleh pemerintah Indonesia sampai saat ini sebagai satu bentuk warisan Jepang. Satu hal yang melemahkan dari aspek pendidikan adalah penerapan sistem pendidikan militer. Sistem pengajaran dan kurikulum disesuaikan untuk kepentingan perang. Siswa memiliki kewajiban mengikuti latihan dasar kemiliteran dan mampu menghapal lagu kebangsaan Jepang. Begitu pula dengan para gurunya, diwajibkan untuk menggunakan bahasa Jepang dan Indonesia sebagai pengantar di sekolah menggantikan bahasa Belanda. Untuk itu para guru wajib mengikuti kursus bahasa Jepang yang diadakan. Dengan melihat kondisi tersebut, Anda akan mendapatkan dua sisi, yaitu kelebihan dan kekuarangan dari sistem pendidikan yang diterapkan pada masa Belanda yang lebih liberal namun terbatas. Sementara pada masa Jepang konsep diskriminasi tidak ada, tetapi terjadi penurunan kualitas secara drastis baik dari keilmuan maupun mutu murid dan guru. Diskusikan dengan teman, orang tua/siapa saja di lingkungan Anda yang diperkirakan dapat memberi informasi: 1. Penjajah Belanda dalam hal pendidikan lebih bersifat memecah belah dan diskriminasi. Coba apa alasannya. 2. Pendidikan Jepang misalnya bidang militer seperti PETA apakah benar-benar tulus? Jelaskan. Kondisi di atas tidak terlepas dari target pemerintah Jepang melalui pendidikan, Jepang bermaksud mencetak kader-kader yang akan mempelopori dan mewujudkan konsep kemakmuran bersama Asia Timur Raya, namun dengan jalan yang salah, karena harus melalui peperangan Asia Timur Raya. Satu hal yang paling menarik untuk Anda cermati adalah pemaksaan yang dilakukan oleh pemerintah Jepang agar masyarakat Indonesia terbiasa melakukan penghormatan kepada Tenno ( Kaisar) yang dipercayai sebagai keturunan dewa matahari ( Omiterasi Omikami). Sistem penghormatan kepada kaisar dengan cara membungkukkan badan menghadap Tenno, disebut dengan Seikeirei. Penghormatan Seikerei ini, biasanya diikuti dengan menyanyikan lagu kebangsaan Jepang ( kimigayo) . Tidak semua rakyat Indonesia dapat menerima kebiasaan ini, khususnya dari kalangan Agama. Penerapan Seikerei ini ditentang umat Islam, salah satunya perlawanan yang dilakukan KH. Zainal Mustafa, seorang pemimpin pondok pesantren Sukamanah Jawa Barat. Peristiwa ini dikenal dengan peristiwa Singaparna. Ada hal yang dapat Anda ketahui dari kebijakan pemerintah Jepang di bidang budaya yakni berkembangnya tradisi kerja bakti secara massal melalui kinrohosi/ tradisi kebaktian di dalam masyarakat Indonesia. Adanya tradisi kebaktian, kerja keras dan ulet dalam mengerjakan tugas. Nilai tradisi Jepang dan kemiliterannya melaui semangat Bushido (semangat ksatria Jepang akan dapat Anda ketahui dari analisa aspek militer). e. Aspek Kehidupan Militer Pada aspek militer ini, Anda akan memahami bahwa badan-badan militer yang dibuat Jepang semata-mata karena kondisi militer Jepang yang semakin terdesak dalam perang Pasifik. Memasuki tahun kedua pendudukannya (1943), Jepang semakin intensif mendidik dan melatih pemuda-pemuda Indonesia di bidang militer. Hal ini disebabkan karena situasi di medan pertempuran (Asia – Pasifik) semakin menyulitkan Jepang. Mulai dari pukulan Sekutu pada pertempuran laut di Midway (Juni 1942) dan sekitar Laut Karang (Agustus ’42 – Februari 1943). Kondisi tersebut diperparah dengan jatuhnya Guadalacanal yang merupakan basis kekuatan Jepang di Pasifik (Agustus 1943). Situasi di atas membuat Jepang melakukan konsolidasi kekuatan dengan menghimpun kekuatan dari kalangan pemuda dan pelajar Indonesia sebagai tenaga potensial yang akan diikutsertakn dalam pertempuran menghadapi Sekutu. Di bawah ini Anda akan mempelajari bentuk-bentuk barisan militer yang dipersiapkan oleh Jepang antara lain: a.      9 Maret 1943 didirikan gerakan Seinendan (Barisan Pemuda). Pelantikannya dilakukan 29 April 1943, dengan anggota ± 3500 pemuda. Tujuannya untuk melatih dan mendidik para pemuda, agar mampu menjaga dan mempertahankan tanah air dengan kekuatan sendiri. Persyaratan untuk menjadi Seinendan adalah: pemuda berusia 14 – 23 tahun. Untuk lebih meningkatkan pemahaman Anda. Simaklah gambar 4 diatas, selanjutnya simak uraian materi berikutnya! b.      Pembentukan Barisan Pelajar ( Gokutai) untuk pelajar SD – SLTA, seperti t erlihat pada  gambar     berikut ini: c.          Pembentukan Barisan bantu Polisi ( Keibodan), dengan syarat yang lebih ringan dari Seinendan, usia yang diprioritaskan ± 23 – 25 tahun. Untuk Keibodan ini ada keharusan untuk setiap desa (ku) yang memiliki pemuda dengan usia tersebut dan berbadan sehat wajib menjadi Keibodan. Sistem pengawasan Keibodan ini diserahkan pada Polisi Jepang. Ada beberapa istilah Keibodan sesuai dengan wilayah atau daerahnya seperti di Sumatera disebut dengan Bogodan sedangkan di daerah Angkatan Laut, khususnya di Kalimantan disebut dengan Borneo Konon Hokokudan dengan jumlah pasukan ± 28.000 orang. d.         Pembentukan barisan pembantu Prajurit Jepang ( Heiho) April 1943. Anggota Heiho adalah pemuda berusia ± 18 – 25 tahun, dengan pendidikan terendah SD. Mereka akan ditempatkan langsung pada angkatan perang Jepang (AL – AD). Walaupun berstatus pembantu prajurit tetapi mereka dilatih untuk mampu menggunakan senjata dan mengoperasikan meriam-meriam pertahanan udara. Bahkan saat perang semakin hebat mereka diikutsertakan bertempur ke front di Solomon dan tempat lain. Disinilah para pemuda kita mendapat tempat latihan militer yang sesungguhnya dengan kemampuan yang tinggi. e.         Pembentukan Barisan Semi Militer khusus direkrut dari golongan Islam dengan nama : Hizbullah (Tentara Allah) diantaranya tokoh Otto Iskandinata dan Dr. Buntaran Martoatmojo .f.         Pembentukan Pasukan Pembela Tanah Air ( PETA) tanggal 3 Oktober 1943 dilakukan oleh Letjen Kumakici Harada melalui Osamu Seiri no. 44 yang mengatur tentang pembentukan PETA. Pembentukan PETA ini, Jepang bercermin dari Perancis saat menguasai Maroko dengan memanfaatkan pemuda Maroko sebagai tentara Perancis.Secara khusus penjelasan tentang PETA, akan lebih diperluas, karena peranan anggota PETA ini sangat besar dalam upaya memperjuangkan kemerdekaan dan mempertahankannya. Disinilah inti dari kekuatan militer RI nantinya (sering diistilahkan dengan embrio dari TNI). g.         Pembentukan Jawa Hokokai Memasuki tahun 1944 kondisi Jepang bertambah buruk. Satu persatu wilayahnya berhasil dikuasai Sekutu, bahkan serangan langsung mulai diarahkan ke negeri Jepang sendiri. Melihat kondisi tersebut pada tanggal 9 September 1944 PM Kaiso mendeklarasikan janji kemerdekaan untuk Indonesia di kemudian hari. Janji ini semata-mata untuk memotivasi bangsa Indonesia agar tetap setia membantu perjuangan militer Jepang dalam menghadapi Sekutu. Beberapa hari sesudah janji kemerdekaan dibentuklah Benteng perjuangan Jawa ( Jawa Sentotai) ini merupakan badan perjuangan dalam Jawa Hokokai, bahkan organisasi lainpun dibentuk seperti Barisan Pelopor ( Suisyintai) dipimpin langsung oleh Ir. Soekarno, Sudiro, RP. Suroso, Otto Iskandardinata dan Dr. Buntaran Martoatmojo. Melalui bentuk-bentuk pelatihan militer di atas, Anda akan dapat memahami sisi positif dan negatif yang dapat dirasakan para pemuda Indonesia. Para pemuda kita tidak hanya dilatih kemampuan dan keterampilan militernya dalam menggunakan senjata tetapi sikap dan mental merekapun tanpa sadar dibentuk dengan suatu semangat Bushido (sikap para ksatria militer Jepang) baik disiplin, keuletan/daya juang yang tinggi, kerja keras, jujur dan berani menghadapi tantangan serta memiliki tanggung jawab. Sikap mental yang seperti ini akan menjadi kekuatan tersendiri dari para pemuda Indonesia dalam menghadapi kekejaman tentara Jepang seperti dalam pemberontakan PETA. Di sisi lain akan menjadi bekal dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia menghadapi tentara Sekutu, baik yang tergabung dalam laskar-laskar rakyat maupun yang akan menjadi tentara Inti Republik Indonesia. Seperti terlihat pada gambar 6 berikut ini. Bagaimana dampak negatifnya? Anda tentu sudah dapat membayangkannya bagaimana bentuk eksploitasi (pengerahan) fisik terjadi, baik pada saat pelatihan maupun sesudah menjadi Tentara Sukarela yang dikirim untuk berperang. Mereka yang berada pada usia produktif (aktif 20 – 40 tahun) harus berjuang dengan taruhan nyawa demi membela kepentingan bangsa lain. Sementara bagi mereka yang tidak terjun langsung ke medan juang, tenaga mereka dipersiapkan untuk menyediakan fasilitas perang mulai dari perlengkapan fisik sampai pada penyediaan logistik/bahan makanan untuk tentara. Dari uraian materi di atas, Anda tentunya sudah mendapatkan gambaran yang jelas bagaimana pemerintah Jepang membuat kebijakan pemerintah untuk mempertahankan jajahannya, yang kesemuanya tidak terlepas dari praktekpraktek eksploitasi terhadap bangsa Indonesia. Sebagai langkah selanjutnya Anda dapat mengerjakan latihan soal berikut ini, untuk mengukur tingkat pemahaman Anda terhadap uraian materi modul yang telah anda pelajari.
Kegiatan belajar 2 :Pergerakan Nasional Pada Masa Pendudukan Jepang
PERGERAKAN NASIONAL PADA MASA PENDUDUKAN JEPANGSetelah Anda mempelajari modul ini, diharapkan mampu: Menjelaskan aktifitas PUTERA dalam pergerakan Nasional Indonesia pada masa pendudukan Jepang, Menjelaskan aktifitas PETA dalam pergerakan Nasional Indonesia pada masa pendudukan Jepang, Menjelaskan aktifitas gerakan sosial menentang pendudukan Jepang. Kegiatan Pergerakan Nasional Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang Masih ingatkah Anda salah satu dampak pendudukan Jepang di bidang politik pada kegiatan belajar 1? Tentu Anda dapat merasakan bagaimana sulitnya, ruang gerak organisasi pergerakan nasional yang sedang berada pada puncak perjuangan di masa kolonial Belanda, terpaksa harus dibubarkan karena kebijakan pemerintah Jepang yang melarang semua organisasi politik. Sebagai penggantinya, Jepang membentuk organisasi-organisasi yang diarahkan untuk kepentingan perangnya. Kondisi tersebut tetap tidak mematahkan semangat perjuangan dari para tokoh-tokoh pemuda Indonesia untuk tetap memperjuangkan kemerdekaan, walaupun dengan cara sembunyi-sembunyi dan ilegal. Untuk lebih jelasnya, Anda dapat mempelajari uraian materi di bawah ini. a. Peranan Putera dalam Pergerakan Nasional Indonesia Anda tentu masih ingat, langkah awal yang dilakukan Jepang untuk dapat mengerahkan Rakyat Indonesia adalah dengan mencoba mencari simpati rakyat membentuk “Gerakan Tiga A” (Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia). Sayang sekali gerakan Tiga A ini, tidak dapat bertahan lama karena tidak mendapat simpati rakyat. Rakyat justru merasakan kondisi gerakan Tiga A dengan kekuatan militer Jepang sangat kejam, bahkan lebih kejam dari Belanda dan rakyat hanya dijadikan objek eksploitasi kepentingan perang semata. Kegagalan Gerakan Tiga A, membuat pemerintah Jepang mencari simpati Rakyat dalam bentuk yang lain yaitu menawarkan kerjasama dengan para tokoh pemimpin Indonesia. Oleh karena itu tokoh-tokoh pergerakan nasional seperti Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta dan Sutan Syahrir dibebaskan. Para pemimpin bangsa Indonesia merasa bahwa satu-satunya cara menghadapi kekejaman militer Jepang adalah dengan bersikap kooperatif. Hal ini semata untuk tetap berusaha mempertahankan kemerdekaan secara tidak langsung. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka mereka sepakat bekerjasama dengan pemerintah militer Jepang dengan pertimbangan lebih menguntungkan dari pada melawan. Hal ini didukung oleh propaganda Jepang untuk tidak menghalangi kemerdekan Indonesia. Maka setelah terjadi kesepakatan, dibentuklah organisasi baru bernama Putera (Pusat Tenaga Rakyat). Putera dibentuk pada 16 April 1943 dipimpin oleh Empat Serangkai. Anda masih ingat siapa saja mereka? Untuk mengingatkan kembali wawasan Anda. simaklah gambar 8 berikut ini Tujuan Putera adalah untuk membujuk kaum Nasionalis sekuler dan intelektual untuk mengabdikan pikiran dan tenaganya demi untuk kepentingan perang melawan Sekutu. Mengapa Jepang berkeinginan mengajak tokoh nasionalis bergabung dalam Putera? Dalam tempo singkat Putera dapat berkembang sampai ke daerah dengan anggotanya adalah kumpulan organisasi profesi seperti, Persatuan Guru Indonesia, perkumpulan pegawai pos, radio dan telegraf, perkumpulan Istri Indonesia, Barisan Banteng dan Badan Perantara Pelajar Indonesia serta Ikatan Sport Indonesia. Keberhasilan dalam perekrutan/penggabungan anggota, tidak dapat dipisahkan dari simpati rakyat terhadap para tokoh pemimpin Indonesia yang masih tinggi. Hal ini yang menjadi pertimbangan pemerintah Jepang untuk menggerakkan para tokoh tersebut (tentu Anda pun berpikir hal yang sama). Keberadaan Putera merupakan organisasi resmi pemerintah yang disebarluaskan melalui surat kabar (media massa) dan radio, sehingga menjangkau sampai ke desa. Namun pemerintah militer Jepang sudah mengantisipasi keberadaan Putera yang strategis dan politis tersebut dengan memberikan kegiatan secara terbatas, khusus yang berkaitan dengan upaya menghapus pengaruh barat agar mendukung pemerintah militer Jepang. Meskipun Putera merupakan organisasi pemerintah Jepang, namun hampir tidak ada bantuan dana untuk kegiatan operasional organisasi tersebut, sehingga dana untuk kegiatannya harus mencari sendiri tanpa mengharap banyak dari pemerintah. Dengan segala kekurangannya, Putera dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh para tokoh pemimpin Indonesia untuk mempersiapkan mental guna menyongsong kemerdekaan dengan cara memonitor perkembangan kondisi dunia, memanfaatkan media massa, surat kabar dan radio untuk berkomunikasi dengan rakyat secara leluasa. Ternyata apa yang dilakukan para pemimpin Indonesia dinilai oleh pemerintah Jepang hanya menguntungkan pihak Indonesia. Maka diputuskan untuk membubarkan Putera. Selanjutnya pemerintah Jepang membentuk organisasi baru yaitu: - Jawa Hokokai (Himpunan Kebaktian Jawa) Agar rakyat Indonesia dapat dihimpun tenaganya lahir dan batin untuk digalang kebaktiannya sesuai dengan Hokoseiasyen (semangat kebaktian). Anda tentu masih ingat bahasan kegiatan 1, jika tidak, silahkan dibuka kembali. Dalam tradisi Jepang ada tiga dasar utama yang harus dimiliki tiap orang Jepang yaitu sikap rela mengorbankan diri, mempertebal persahabatan dan melaksanakan sesuatu harus menghasilkan bukti. Melalui Jawa Hokokai ini, tiga aspek tradisi Jepang tersebut dituntut pula dari rakyat Indonesia. Para pemimpin organisasi ini berada di bawah Gunseikan (kepala pemerintahan militer) dan di tiap daerah dipimpin oleh Syucokan (Gubernur/Residen). Dengan terbentuknya Jawa Hokokai, maka kaum Nasionalis bangsa Indonesia mulai disisihkan dan kegiatan mereka dilarang. Keberadaan Jawa Hokokai adalah sebagai organisasi sentral yang terkendali dan merupakn kumpulan dari Hokokai/profesi, antara lain Izi Hokokai (Himpunan Kebaktian Dokter), Kyoiku Hokokai (Himpunan Kebaktian Pendidik), Fujinkai (Organisasi wanita) dan Keimin Bunko Syidosyo (pusat budaya). Kegiatan Hokokai adalah pelaksana pengerahan atau mobilisasi (penggerakan) barang yang berguna untuk kepentingan perang seperti: emas, permata, besi dan lain-lain -Pembentukan Chuo Sang In Chuo Sang In terbentuk melalui Osamu Sirei no: 36 dan 37. Ini adalah sebuah badan yang bertugas sebagai Dewan pertimbangan pusat yang berada langsung di bawah Saiko Shikikan/Panglima Tertinggi, tugasnya menyampaikan usul dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pemerintah militer Jepang mengenai pemerintahan dan politik. (Badan ini hampir serupa dengan Volksroad/parlemen di zaman Belanda, Anda masih ingat kan? Dalam pelaksanaannya badan ini tidak dapat mencapai aspirasi rakyat, sebaliknya anggota badan memiliki kekuatan yang terbatas bahkan dapat dikatakan hanya sebagai robot Jepang. Pertanyaannya adalah: 1. Bagaimana peranan Chuo Sang In bagi upaya kemerdekaan RI? 2. Apa manfaat yang dapat bangsa Indonesia rasakan dari Dewan Pertimbangan Pusat/Chuo Sang In? Jawabannya: 1.         pemerintah Jepang menempuh kebijakan mengangkat pemimpin pergerakan nasional untuk memimpin jabatan-jabatan penting seperti Kepala Departemen Urusan Agama sebagai jabatan tertinggi pertama dipegang oleh Prof. Husein Jayadiningrat Oktober 1943. Sementara pada November 1943 Mas Soetardjo Kartohadikoesumo diangkat menjadi Shucokan Jakarta (Kepala Karesidenan). Begitu pula jabatan lain seperti Sanyo (penasihat pemerintah militer, Departemen Urusan Umum dan dalam negeri serta Departemen Kehakiman dan Perekonomian. Semua jabatan tersebut di atas, tentunya menjadi bekal dan pengalaman yang berharga untuk diterapkan dalam menjalankan roda pemerintahan pasca proklamasi. 2.         Perjuangan politik yang dilakukan para tokoh pergerakan nasional memang belum membuahkan hasil yang dapat dirasakan secara langsung, mengingat kondisinya yang t       idak memungkinkan. Begitu pula dengan beberapa perjuangan militer dan sosial yang akan Anda pelajari di bawah ini. b. Peranan PETA dalam Kegiatan Pergerakan Nasional Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang PETA adalah suatu kesatuan militer bersenjata, yang dibentuk atas inisiatif Gatot Mangkupraja sehingga keberadaan PETA ada di bawah pengaruh Putera. Untuk membimbing dan mengawasi gerak gerik PETA, ditempatkan sejumlah pelatih (instruktur) yang berpangkat perwira ( Shidokan) dan bintara ( Shido Kasyikan) dari kalangan bangsa Jepang. Pada awalnya pembentukan organisasi PETA ini adalah untuk memenuhi kepentingan peperangan Jepang di lautan Pasifik dalam menghadapi Sekutu namun dalam perkembangan selanjutnya PETA sangat besar manfaatnya bagi bangsa Indonesia untuk meraih kemenangan dalam perjuangan fisik membela dan mempertahankan kemerdekaan RI menghadapi Sekutu dan NICA serta Jepang sendiri. Para pemuda yang terlatih dalam PETA ini, nanti akan menjadi tenaga inti dalam pembentukan Tentara Nasional Indonesia. Seperti terlihat pada gambar 9 berikut ini. Apakah Anda kenal tokoh di bawah ini seperti Jendral Sudirman, Jendral Achmad Yani atau Jendral A.H. Nasution? Mereka adalah mantan tentara PETA yang akhirnya memegang kendali dalam mengamankan dan menjaga keamanan wilayah RI seperti juga Jendral Bambang Sugeng, Jendral Soeharto, Jendral Umar Wirahadikusumah dan Jendral Achmat Taher. Pada tanggal 14 Februari 1945 terjadi pemberontakan PETA yang paling menggoncangkan pemerintah militer Jepang, ini dilakukan oleh tentara PETA di Blitar. Disana ditempatkan satu daidan (batalyon) di bawah Daidanco Surachmad (Daidan terdiri atas empat cudan (kompi) dan 12 syodan (pleton). Anggota tentara PETA di Blitar hampir semuanya berasal dari daerah yang sama yaitu Blitar. Mengapa terjadi pemberontakan PETA? Dan siapa pelopornya? Faktor yang mendasari pemberontakan tersebut adalah: tidak tahan melihat penderitaan yang dialami keluarganya maupun rakyat sekitarnya akibat penjajahan Jepang. Rasa iba dan amarah terakumulasi menjadi suatu pemberontakan yang dipimpin oleh Supriyadi, Muradi, Suparyono, Sunarto, Sudarno, Halir dan dr. Ismangil. Kemarahan mereka diluapkan dengan cara membunuh beberapa orang Jepang dan meninggalkan asrama untuk bertahan di lereng gunung Kelud di Blitar Selatan ± 55 orang. Sayang sekali, pemberontakan ini tidak didukung oleh rasa persatuan yang kuat sehingga akhir dari pemberontakan semua tokoh berakhir di penjara dan hukuman mati ± 6 orang, seumur hidup 3 orang dan sisanya penjara ± 2 tahun. Pelaksanaan hukuman mati dilakukan di Ancol dan dikubur di tempat yang sama, sedang untuk yang dipenjara ditempatkan di penjara Cipinang. Untuk menambah wawasan Anda silahkan Anda simak gambar 10 berikut ini. Selanjutnya simak kembali uraian materi berikutnya. Supriyadi selaku pimpinan utama tidak diketahui nasibnya dan melewati proses pengadilan in Absensia. Bahkan setelah Indonesia merdeka, ia menempati jabatan sebagai Menteri Pertahanan dalam kabinet RI I, namun tidak pernah muncul. Kemungkinan ia termasuk yang gugur dalam pemberontakan PETA sehingga jabatan menteri Pertahanan digantikan oleh Oerip Sumohardjo. Demikian sekilas tentang uraian PETA, namun karena PETA terlalu bersifat Nasionalis dan dianggap sangat membahayakan kedudukan Jepang atas wilayah Indonesia maka pada tahun 1945 PETA dibubarkan. Selanjutnya Anda dapat mempelajari materi tentang peranan gerakan sosial dalam pergerakan Nasional Indonesia. c. Peranan Gerakan Sosial dalam Perjuangan Pergerakan Nasional Indonesia Pada materi ini Anda akan melihat bentuk-bentuk perlawanan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat/tokoh masyarakat. Umumnya pemberontakan fisik yang mereka lakukan karena tidak tahan terhadap praktek-praktek eksploitasi/ penindasan terhadap harkat dan martabat bangsa Indonesia. Buruknya kondisi kehidupan rakyat, mendorong timbulnya perlawanan rakyat di beberapa tempat seperti: 1.       Peristiwa Cot Plieng, Aceh 10 November 1942 Pemberontakan dipimpin seorang ulama muda Tengku Abdul Jalil, guru mengaji di Cot Plieng Lok Seumawe. Usaha Jepang untuk membujuk sang ulama tidak berhasil, sehingga Jepang melakukan serangan mendadak di pagi buta sewaktu rakyat sedang melaksanakan shalat Subuh. Dengan persenjataan sederhana/seadanya rakyat berusaha menahan serangan dan berhasil memukul mundur pasukan Jepang untuk kembali ke Lhokseumawe. Begitu juga dengan serangan kedua, berhasil digagalkan oleh rakyat. Baru pada serangan terakhir (ketiga) Jepang berhasil membakar masjid sementara pemimpin pemberontakan (Teuku Abdul Jalil) berhasil meloloskan diri dari kepungan musuh, namun akhirnya tertembak saat sedang shalat. 2.       Peristiwa Singaparna Perlawanan fisik ini terjadi di pesantren Sukamanah Jawa Barat (Singaparna) di bawah pimpinan KH. Zainal Mustafa, tahun 1943. Beliau menolak dengan tegas ajaran yang berbau Jepang, khususnya kewajiban untuk melakukan Seikerei setiap pagi, yaitu memberi penghormatan kepada Kaisar Jepang dengan cara membungkukkan badan ke arah matahari terbit. Kewajiban Seikerei ini jelas menyinggung perasaan umat Islam Indonesia karena termasuk perbuatan syirik/menyekutukan Tuhan. Selain itu beliaupun tidak tahan melihat penderitaan rakyat akibat tanam paksa. Saat utusan Jepang akan menangkap, KH. Zainal Mustafa telah mempersiapkan para santrinya yang telah dibekali ilmu beladiri untuk mengepung dan mengeroyok tentara Jepang, yang akhirnya mundur ke Tasikmalaya. Jepang memutuskan untuk menggunakan kekerasan sebagai upaya untuk mengakhiri pembangkangan ulama tersebut. Pada tanggal 25 Februari 1944, terjadilah pertempuran sengit antara rakyat dengan pasukan Jepang setelah sholat Jumat. Meskipun berbagai upaya perlawanan telah dilakukan, namun KH. Zainal Mustafa berhasil juga ditangkap dan dibawa ke Tasikmalaya kemudian dibawah ke Jakarta untuk menerima hukuman mati dan dimakamkan di Ancol. 3.      Peristiwa Cot Plieng, Aceh 10 November 1942 Peristiwa Indramayu terjadi bulan April 1944 disebabkan adanya pemaksaan kewajiban menyetorkan sebagian hasil padi dan pelaksanaan kerja rodi/kerja paksa/Romusha yang telah mengakibatkan penderitaan rakyat yang berkepanjangan. Pemberontakan ini dipimpin oleh Haji Madriyan dan kawan-kawan di desa Karang Ampel, Sindang Kabupaten Indramayu. Setelah Anda mengamati gambar 11, bagaimana perasaan Anda? 4.      Pemberontakan Teuku Hamid Teuku Hamid adalah seorang perwira Giyugun, bersama dengan satu pleton pasukannya melarikan diri ke hutan untuk melakukan perlawanan. Ini terjadi pada bulan November 1944. Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah Jepang melakukan ancaman akan membunuh para keluarga pemberontak jika tidak mau menyerah. Kondisi tersebut memaksa sebagian pasukan pemberontak menyerah, sehingga akhirnya dapat ditumpas. Di daerah Aceh lainnya timbul pula upaya perlawanan rakyat seperti di Kabupaten Berenaih yang dipimpin oleh kepala kampung dan dibantu oleh satu regu Giyugun (perwira tentara sukarela), namun semua berakhir dengan kondisi yang sama yakni berhasil ditumpas oleh kekuatan militer Jepang dengan sangat kejam. Berbagai bentuk perlawanan baik dari sipil maupun dari kalangan militer telah dilakukan rakyat sebagai bentuk kepedulian mereka terhadap penderitaan rakyat, namun karena tidak didukung dengan kekuatan pasukan dan persenjataan maka semua dapat dipadamkan. Begitu pula dengan pemberontakan yang terbesar yang dilakukan oleh tentara PETA di Blitar. Meskipun gagal, namun pengaruhnya besar sekali terhadap semangat kemerdekaan Indonesia. Sebenarnya bentuk perlawanan terhadap pemerintah Jepang yang dilakukan rakyat Indonesia tidak hanya terbatas pada bentuk perlawanan fisik saja tetapi Anda dapat pula melihat betnuk perlawanan lain/gerakan bawah tanah seperti yang dilakukan oleh: Kelompok Sutan Syahrir di daerah Jakarta dan Jawa Barat dengan cara menyamar sebagai pedagang nanas di Sindanglaya. Kelompok Sukarni, Adam Malik dan Pandu Wiguna. Mereka berhasil menyusup sebagai pegawai kantor pusat propaganda Jepang Sendenbu (sekarang kantor berita Antara). Kelompok Syarif Thayeb, Eri Sudewo dan Chairul Saleh. Mereka adalah kelompok mahasiswa dan pelajar. Kelompok Mr. Achmad Subardjo, Sudiro dan Wikana. Mereka adalah kelompok gerakan Kaigun (AL) Jepang. Mereka yang tergabung dalam kelompok di bawah tanah, berusaha untuk mencari informasi dan peluang untuk bisa melihat kelemahan pasukan militer Jepang dan usaha mereka akan dapat Anda lihat hasilnya pada saat Jepang telah kalah dari Sekutu, kelompok pemudalah yang lebih cepat dapat informasi tersebut serta merekalah yang akhirnya mendesak golongan tua untuk secepatnya melakukn proklamasi. Demikianlah gambaran tentang aktifitas pergerakan Nasional yang dilakukan oleh kelompok organisasi maupun gerakan sosial pada masa pemerintah pendudukan Jepang, tentu Anda dapat memahami sebab-sebab kegagalan dan mengapa para tokoh pergerakan lebih memilih sikap kooperatif menghadapi pemerintahan militer Jepang yang sangat ganas/kejam. Sebagai langkah selanjutnya, silahkan Anda kerjakan latihan soal di bawah ini untuk melihat sejauhmana Anda telah memahami materi kegiatan 2.
Kegiatan belajar 3 :Aktivitas Perjuangan Bangsa Indonesia Dalam Mempersiapkan Kemerdekaan
AKTIVITAS PERJUANGAN BANGSA INDONESIA DALAM MEMPERSIAPKAN KEMERDEKAAN Setelah Anda mempelajari modul ini diharapkan mampu: 1. menjelaskan tujuan pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia      (BPUPKI) 2. menjelaskan hasil kerja dari BPUPKI 3. menjelaskan tujuan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 4. menjelaskan hasil kerja dari PPKI. Pembentukan BPUPKI Latar belakang dan sebab Memasuki awal tahun 1944, kedudukan Jepang dalam perang Pasifik semakin terdesak. Angkatan Laut Amerika Serikat dipimpin Laksamana Nimitz berhasil menduduki posisi penting di Kepulauan Mariana seperti Saipan, Tidian dan Guan yang memberi kesempatan untuk Sekutu melakukan serangan langsung ke Kepulauan Jepang. Sementara posisi Angkatan Darat Amerika Serikat yang dipimpin oleh Jendral Douglas Mac Arthur melalui siasat loncat kataknya berhasil pantai Irian dan membangun markasnya di Holandia (Jayapura). Dari Holandia inilah Mac Arthur akan menyrang Filipina untuk memenuhi janjinya. Di sisi lain kekuatan Angkatan Laut Sekutu yang berpusa di Biak dan Morotai berhasil menghujani bom pada pusat pertahanan militer Jepang di Maluku, Sulawesi, Surabaya dan Semarang. Kondisi tersebut menyebabkan jatuhnya pusat pertahanan Jepang dan merosotnya semangat juang tentara Jepang. Kekuatan tentara Jepang yang semula ofensif berubah menjadi defensif (bertahan). Kepada bangsa Indonesia, pemerintah militer Jepang masih tetap menggembar gemborkan (meyakinkan) bahwa Jepang akan menang dalam perang Pasifik. (untuk lebih jelasnya, Anda dapat membuka kembali materi Perang Pasifik pada modul sebelumnya). Pada tanggal 18 Juli 1944, Perdana Menteri Hideki Tojo terpaksa mengundurkan diri dan diganti oleh Perdana Menteri Kaiso Kuniaki. Dalam rangka menarik sipati bangsa Indonesia agar lebih meningkatkan bantuannya baik moril maupun materiil, maka tanggal 19 September 1944 PM Kaiso Kuniaki mengeluarkan janji kemerdekaan kelak kemudian hari bagi bangsa Indonesia. Janji kemerdekaan ini sering disebut dengan istilah Deklarasi Kaiso. Sejak saat itu pemerintah Jepang memberi kesempatan pada bangsa Indonesia untuk mengibarkan bendera merah putih berdampingan dengan Hinomaru (bendera Jepang), begitu pula lagu kebangsaan Indonesia Raya boleh dinyanyikan setelah lagu Kimigayo. Di satu sisi ada sedikit kebebasan, namun di sisi lain pemerintah Jepang semakin meningkatkan jumlah tenga pemuda untuk pertahanan. Selain dari organisasi pertahanan yang sudah ada ditambah lagi dengan organisasi lainnya seperti: Barisan Pelajar ( Suishintai), Barisan Berani Mati ( Jikakutai) beranggotakan 50.000 orang yang diilhami oleh pasukan Kamikase Jepang yang jumlahnya 50.000 orang (pasukan berani mati pada saat penyerangan ke Pearl Harbour). Pada tanggal 1 Maret 1945 Panglima tentara ke-16 Letnan Jendral Keimakici Harada, mengumumkan dibentuknya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia disingkat BPUPKI/Dokuritsu Junbi Cosakai. Tujuan pembentukan badan tersebut adalah menyelidiki dan mengumpulkan bahanbahan penting tentang ekonomi, politik dan tata pemerintahan sebagai persiapan untuk kemerdekaan Indonesia. Sebagai bahan tambahan wawasan Anda, simak gambar 12 &13 berikut ini. Setelah Anda menyimak gambar 12 & 13 tsb, maka simaklah uraian materi berikutnya. Walaupun dalam penyusunan keanggotaan berlangsung lama karena terjadi tawar menawar antara pihak Indonesia dan Jepang, namun akhirnya BPUPKI berhasil dilantik 28 Mei 1945 bertepatan dengan hari kelahiran Kaisar Jepang. Adapun keanggotaan yang terbentuk berjumlah 67 orang dengan ketua Dr. K.R.T. Radjiman Widiodiningrat dan R. Suroso dan seorang Jepang sebagai wakilnya Ichi Bangase ditambah 7 anggota Jepang yang tidak memiliki suara. Ir. Soekarno yang pada waktu itu juga dicalonkan menjadi ketua, menolak pencalonannya karena ingin memperoleh kebebasan yang lebih besar dalam perdebatan, karena biasanya peranan ketua sebagai moderator atau pihak yang menegahi dalam memberi keputusan tidak mutlak. Selama masa tugasnya BPUPKI hanya mengadakan sidang dua kali. Sidang pertama dilakukan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 di gedung Chou Sang In di Jalan Pejambon 6 Jakarta yang sekarang dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Pada sidang pertama, Dr. KRT. Rajiman Widyodiningrat selaku ketua dalam pidato pembukaannya menyampaikan masalah pokok menyangkut dasar negara Indonesia yang ingin dibentuk pada tanggal 29 Mei 1945. Ada tiga orang yang memberikan pandangannya mengenai dasar negara Indonesia yaitu Mr. Muhammad Yamin, Prof. Dr. Supomo dan Ir. Soekarno. Orang pertama yang memberikan pandangannya adalah Mr. Muhammad Yamin. Dalam pidato singkatnya, ia mengemukakan lima asas yaitu: a. peri kebangsaan b. peri ke Tuhanan c. kesejahteraan rakyat d. peri kemanusiaan e. peri kerakyatan Pada tanggal 31 Mei 1945, Prof. Dr. Soepomo dalam pidatonya mengusulkan pula lima asas yaitu: a. persatuan b. mufakat dan demokrasi c. keadilan sosial d. kekeluargaan e. musyawarah Pada sidang hari ketiga tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno mengusulkan lima dasar negara Indonesia merdeka yaitu: a. Kebangsaan Indonesia b. Internasionalisme dan peri kemanusiaan c. Mufakat atau demokrasi d. Kesejahteraan sosial e. Ketuhanan yang Maha Esa. Kelima asas dari Ir. Soekarno itu disebut Pancasila yang menurut beliau dapat diperas menjadi Tri Sila atau Tiga Sila yaitu: a. Sosionasionalisme b. Sosiodemokrasi c. Ketuhanan yang berkebudayaan Bahkan menurut Ir. Soekarno Trisila tersebut di atas masih dapat diperas menjadi Eka sila yaitu sila Gotong Royong. Anda masih ingat tentang dasar negara Indonesia Pancasila? Ternyata konsep Pancasila diambil dari konsep Ir. Soekarno, dan kita selalu mengenang tanggal 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila. Meskipun sudah ada tiga usulan tentang dasar negara, namun sampai 1 Juni 1945 sidang BPUPKI belum berhasil mencapai kata sepakat tentang dasar negara. Maka diputuskan untuk membentuk panitia khusus yang diserahi tugas untuk membahas dan merumuskan kembali usulan dari anggota, baik lisan maupun tertulis dari hasil sidang pertama. Panitia khusus ini yang Anda kenal dengan Panitia 9 atau panitia kecil yang terdiri dari: 1. Ir. Soekarno (ketua) 2. Drs. Moh. Hatta (wakil ketua) 3. KH. Wachid Hasyim (anggota) 4. Abdoel Kahar Muzakar (anggota) 5. Mr. A.A. Maramis (anggota) 6. Abikoesno Tjokrosoeyoso (anggota) 7. H. Agus Salim (anggota) 8. Mr. Achmad Soebardjo (anggota) 9. Mr. Muhammad Yamin (anggota). Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia Sembilan mengadakan pertemuan. Hasil dari pertemuan tersebut, direkomondasikan Rumusan Dasar Negara yang dikenal dengan Piagam Jakarta (Jakarta Charter) yang berisi a. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemelukpemeluknya; b. Kemanusiaan yang adil dan beradab; c. Persatuan Indonesia; d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Coba Anda perhatikan rumusan piagam Jakarta point pertama, konsep inilah yang pada akhirnya mengalami perubahan karena adanya kritik bahwa bangsa Indonesia majemuk dalam beragama. Di sisi lain konsep tersebut saat ini sedang gencargencarnya untuk diusahakan kembali yaitu upaya untuk menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya mengingat agama Islam merupakan mayoritas di Indonesia. (Silahkan Anda analisa sendiri bagaimana pendapat Anda tentang polemik/masalah di atas?) Setelah piagam Jakarta berhasil disusun, BPUPKI membentuk Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. Ini merupakan sidangnya yang ke-2 pada tanggal 10 – 16 Juli 1945. Panitia ini diketuai oleh Ir. Soekarno dan beranggotakan 19 orang. Pada sidang tanggal 11 Juli 1945, panitia Perangcang UUD membentuk panitia kecil yang beranggotakan 7 orang. a. Prof. Dr. Mr. Soepomo (ketua merangkap anggota) b. Mr. Wongsonegoro c. Mr. Achmad Soebardjo d. Mr. A.A. Maramis e. Mr. R.P. Singgih f. H. Agus Salim g. Dr. Sukiman. Tugas panitia kecil adalah menyempurnakan dan menyusun kembali rancangan UUD yang telah disepakati. Selain panitia kecil di atas, adapula panitia Penghalus bahasa yang anggotanya terdiri dari Prof. Dr. Mr. Soepomo, Prof. Dr. P.A.A. Hoesein Djayadiningrat. Tanggal 13 Juli 1945 panitia perancang UUD yang diketuai Ir. Soekarno mengadakan sidang untuk membahas hasil kerja panitia kecil perancang UUD. Pada tanggal 14 Juli 1945 dalam rapat pleno BPUPKI menerima laporan panitia perancang UUD yang dibacakan Ir. Soekarno. Dalam laporan tersebut tiga masalah pokok yaitu: a. pernyataan Indonesia merdeka b. pembukaan UUD c. batang tubuh UUD. Konsep pernyataan Indonesia merdeka disusun dengan mengambil tiga alenia pertama piagam Jakarta. Sedangkan konsep Undang-Undang Dasar hampir seluruhnya diambil dari alinea keempat piagam Jakarta. Hasil kerja panitia perancang UUD yang dilaporkan akhirnya diterima oleh BPUPKI. Kejadian ini merupakan momentum yang sangat penting karena disinilah masa depan bangsa dan negara dibentuk. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) PPKI atau Dokuritsu Junbi Inkai Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI atau Dokurtsu Junbi Cosakai dibubarkan oleh Jepang karena dianggap terlalu cepat mewujudkan kehendak Indonesia merdeka dan mereka menolak adanya keterlibatan pemimpin pendudukan Jepang dalam persiapan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal itu pula dibentuk PPKI atau Dokuritsu Junbi Inkai, dengan anggota berjumlah 21 orang terdiri dari 12 orang dari Jawa, 3 orang dari Sumatra, 2 orang dari Sulawesi, 1 orang dari Kalimantan, 1 orang dari Nusa Tenggara, 1 orang dari maluku, 1 orang dari Tionghoa. PPKI diketuai oleh Ir Soekarno, wakil ketuanya adalah Moh Hatta dan penasehat Ahmad Subardjo. Keanggotaan bertambah 6 orang tanpa sepengetahuan Jepang yaitu R.A.A Wiranata Kusumah, ki Hajar Dewantoro, Mr. Kosman singodimejo, Sayuti Melik dan Iwa Kusuma Sumantri. Tugas PPKI adalah menyusun rencana kemerdekaan Indonesia yang telah dihasilkan BPUPKI. PPKI pada dasarnya dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang sebagai upaya untuk menarik simpati dari berbagai golongan. PPKI secara simbolik dilantik oleh Jendral Terouchi dengan mendatangkan Ir. Soekarno, Drs. M. Hatta dan juga Rajiman Wedyodiningrat (mantan ketua BPUPKI) ke Saigon pada tanggal 9 Agustus 1945. Dalam pidato pelantikannya Terauchi menerangkan bahwa cepat atau lambat kemerdekaan bisa diberikan, tergantung pada cara kerja PPKI. adapun wilayah Indonesia, maka wilayah Indonesia akan meliputi bekas Hindia Belanda. Bahkan dari hasil pertemuan tanggal 11 Agustus 1945, rencana kemerdekaan akan diberikan tanggal 24 Agustus 1945. Setelah pembentukannya PPKI tidak dapat berbuat banyak, karena kegiatannya terganggu oleh gerakan para pemuda yang berkeinginan agar pemimpin PPKI yaitu Ir. Soekarno dan Drs. M. Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia khususnya pada tanggal 15 Agustus 1945, setelah para pemuda mendengar berita kekalahan Jepang atas Sekutu akibat pemboman kota Hiroshima 6 Agustus 1945 dan Nagasaki 9 Agustus 1945. Sebagai bukti pelaksanaan proklamasi tersebut, silahkan Anda simak gambar 14 berikut ini. Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 fungsi dan peranan PPKI berubah menjadi: a. wakil seluruh rakyat Indonesia b. badan resmi yang berwenang mengesahkan UUD Negara c. badan yang memilih presidan dan wakil presiden d. badan pendiri negara Republik Indonesia e. badan tertinggi Negara Republik Indonesia. Adapun hasil kerja sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah menghasilkan 3 keputusan penting demi kelangsungan kehidupan bangsa dan negara yang baru merdeka, antara lain: a. mengesahkan UUD negara b. memilih dan mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs. M. Hatta sebagai wakil presiden RI c. membentuk Komite Nasional untuk membantu tugas presiden sebelum DPR/ MPR terbentuk. Masih ada beberapa sidang PPKI pasca kemerdekaan yang merupakan hasil kerja PPKI selama masa tugasnya, namun akan dibahas pada modul selanjutnya. (modul 5, proklamasi kemerdekaan RI).